KUMPULAN |
KATEGORI |
NO |
TAHUN |
PERATURAN TENTANG |
|
|
7 |
2006 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
 |
|
6 |
2006 |
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
5 |
2006 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY) dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
4 |
2006 |
Permohonan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:Saleh Manaf, Bupati Bekasi, Solihin Sari Wakil Bupati Bekasi, Terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi. |
|
|
3 |
2006 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
1 |
2006 |
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tersebut, oleh karena putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 |
|
|
71 |
2005 |
pengujian atas Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
58 |
2005 |
pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU No.7 Tahun 2004) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) |
|
|
26 |
2005 |
pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (selanjutnya disebut UU APBN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
24 |
2005 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
22 |
2005 |
pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Sebagai Dasar Hukum Remisi (Pengurangan Masa Pidana) Bagi Narapidana (Napi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
21 |
2005 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
19 |
2005 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU PPTKI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
18 |
2005 |
pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
17 |
2005 |
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
16 |
2005 |
pengujian Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2001) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
15 |
2005 |
pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
13 |
2005 |
pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
12 |
2005 |
pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
11 |
2005 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
10 |
2005 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
6 |
2005 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
5 |
2005 |
pengujian Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap UUD 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) |
|
|
4 |
2005 |
Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab VI Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
3 |
2005 |
permohonan Hak Uji Materiil dan Formil atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
|
|
72 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
70 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 ( selanjutnya disebut dengan UU Nomor 26 Tahun 2004) tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
69 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
67 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) |
|
|
66 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
65 |
2004 |
pengujian Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU Pengadilan HAM) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) |
|
|
61 |
2004 |
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.4 Tahun 2004) |
|
|
57 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 (1) dan Pasal 10 |
|
|
55 |
2004 |
pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu) |
|
|
54 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden |
|
|
8 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden |
|
|
7 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden |
|
|
6 |
2004 |
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No.18 Tahun 2003) |
|
|
5 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial |
|
|
4 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) |
|
|
4 |
2004 |
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM |
|
|
3 |
2004 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik |
|
|
24 |
2003 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
20 |
2003 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
19 |
2003 |
pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selanjutnya disebut UU Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 |
|
|
18 |
2003 |
pengujian Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Re |
|
|
14 |
2003 |
pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) |
|
|
13 |
2003 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
12 |
2003 |
Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
|
11 |
2003 |
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
|
1 2 3 
Beranda
LogIn Sistem
SK PN Bangkinang
