JDIH - Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Beranda

SK PN Bangkinang (1867)

Peraturan MA (104)

Surat Edaran MA (408)

Keputusan MA (646)

Instruksi MA (3)

Yurisprudensi (50)

Surat Keluar Pimpinan MA (2)

Perda Kampar (190)

Perbup Kampar (187)

Per Prop. Riau (562)

Undang - Undang Dasar (7)

Undang - Undang (1695)

UU Darurat (163)

Peraturan Pemerintah (3512)

Perpu (173)

Keputusan Presiden (1562)

Peraturan Presiden (1063)

Penetapan Presiden (77)

Instruksi Presiden (237)

Kolonial (12)

Mahkamah Konstitusi (112)

Sambutan

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

KUMPULAN UU DARURAT

KATEGORI

NO

TAHUN

PERATURAN TENTANG

UU Darurat 13 1955 PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1953 NOMOR 44)

UU Darurat 12 1955 PERUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1953)

UU Darurat 11 1955 PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 1951) TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILANPENGADILAN SIPIL

UU Darurat 10 1955 PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU"

UU Darurat 9 1955 KEPENDUDUKAN ORANG ASING

UU Darurat 8 1955 TINDAK PIDANA IMIGRASI

UU Darurat 7 1955 PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI

UU Darurat 6 1955 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 1953 )

UU Darurat 5 1955 MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN

UU Darurat 4 1955 LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH

UU Darurat 3 1955 PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)

UU Darurat 2 1955 BANK NEGARA INDONESIA

UU Darurat 1 1955 PENYALURAN KREDIT GUNA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DALAM SEKTOR PARTIKELIR

UU Darurat 12 1954 Undang-Undang Darurat Nomor 12Tahun 1954 Tanggal 30 Desember 1954

UU Darurat 11 1954 AMNESTI DAN ABOLISI

UU Darurat 10 1954 NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERSMAATSCHAPPJ (B.V.M.) NV

UU Darurat 8 1954 PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT

UU Darurat 7 1954 DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA

UU Darurat 6 1954 MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT

UU Darurat 5 1954 PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI

UU Darurat 4 1954 GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 NO. 141) UNTUK SELANJUTNYA

UU Darurat 3 1954 MENGUBAH "INDONESISCHECOMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHEBEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)

UU Darurat 2 1954 MENCABUT SIFAT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DARI UANG KERTAS PEMERINTAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENYERAHAN KEDAULATAN

UU Darurat 1 1954 MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953, ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR

UU Darurat 9 1953 PENGAWASAN ORANG ASING

UU Darurat 8 1953 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN - PERATURAN MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 NOMOR 582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN

UU Darurat 7 1953 ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENERIMAAN, PENYERAHAN, PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IZIN

UU Darurat 6 1953 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141)

UU Darurat 5 1953 MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA

UU Darurat 4 1953 PENETAPAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN DAN SEBAGAINYA SELAMA TAHUN 1953

UU Darurat 3 1953 PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN

UU Darurat 2 1953 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN

UU Darurat 1 1953 MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA MASUK

UU Darurat 15 1952 PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA

UU Darurat 14 1952 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN

UU Darurat 13 1952 LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN "INDISCHEMUNTWET 1912"

UU Darurat 11 1952 PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPBELASTING 1952", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PUNGUTAN INI

UU Darurat 10 1952 PERUBAHAN MENGENAI MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1950 UNTUK PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1951)

UU Darurat 9 1952 PENYELESAIAN HUTANG NEGARA DI ZAMAN PERGOLAKAN

UU Darurat 8 1952 MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN- BERATBARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG- BERAT- BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)

UU Darurat 7 1952 MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN- BERATBARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG- BERAT- BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)

UU Darurat 6 1952 PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN UNTUK TAHUN 1952

UU Darurat 5 1952 MEMBERI KETENTUAN KEDUDUKAN HUKUM KEPADA BANK INDUSTRI NEGARA

UU Darurat 4 1952 TAMBAHAN POKOK BEA ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952

UU Darurat 3 1952 MENGADAKAN BEA KELUAR TAMBAHAN SEMENTARA ATAS BEBERAPA BARANG

UU Darurat 2 1952 KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952

UU Darurat 1 1952 PEMINDAHAN DAN PEMAKAIAN TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG MEMPUNYAI TITEL MENURUT HUKUM EROPA

UU Darurat 25 1951 MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141)

UU Darurat 24 1951 PERUBAHAN BEBERAPA POS TARIF BEA MASUK

UU Darurat 23 1951 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN TAHUN 1944

1 2 3 4