PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
INPRES (Instruksi Presiden)
5
1995
PENINGKATAN PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH
INPRES (Instruksi Presiden)
4
1995
GERAKAN NASIONAL MEMASYARAKATKAN DAN MEMBUDAYAKAN KEWIRAUSAHAAN
INPRES (Instruksi Presiden)
3
1995
PENYELENGGARAAN PAMERAN BERSAMA INDONESIA - SINGAPURA 1995
INPRES (Instruksi Presiden)
2
1995
KEMUDAHAN ATAS IMPOR MESIN DAN PERALATAN BESERTA BAHAN BAKU/PENOLONG DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA
INPRES (Instruksi Presiden)
1
1995
PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT
INPRES (Instruksi Presiden)
6
1994
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH
INPRES (Instruksi Presiden)
5
1994
PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 1995
INPRES (Instruksi Presiden)
4
1994
SENSUS EKONOMI 1996
INPRES (Instruksi Presiden)
3
1994
PAMERAN KEBAHARIAN INDONESIA 1996
INPRES (Instruksi Presiden)
2
1994
PENINGKATAN PENATARAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
INPRES (Instruksi Presiden)
1L
1994
LAMPIRAN
INPRES (Instruksi Presiden)
1
1994
PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
INPRES (Instruksi Presiden)
5L
1993
LAMPIRAN
INPRES (Instruksi Presiden)
5
1993
PENINGKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
INPRES (Instruksi Presiden)
3
1993
PAMERAN TERAPUNG INDONESIA
INPRES (Instruksi Presiden)
2
1993
PENYELENGGARAAN PERINGATAN ULANG TAHUN KE-50 PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
INPRES (Instruksi Presiden)
1
1993
KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM TAEJON EXPO 1993 DI TAEJON REPUBLIK KOREA
INPRES (Instruksi Presiden)
5
1992
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH
INPRES (Instruksi Presiden)
4
1992
KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENUNJANG PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU
INPRES (Instruksi Presiden)
3
1992
PENGADAAN KAPAL-KAPAL PERANG UNTUK TENTARA NASIONAL INDONESIA -ANGKATAN LAUT
INPRES (Instruksi Presiden)
2
1992
SENSUS PERTANIAN TAHUN 1993
INPRES (Instruksi Presiden)
1
1992
HARGA DASAR PEMBELIAN CENGKEH OLEH KOPERASI UNIT DESA DARI PETANI CENGKEH
INPRES (Instruksi Presiden)
5
1991
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH
INPRES (Instruksi Presiden)
4
1991
PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA YANG BERMAKSUD BERKUNJUNG KE INDONESIA DAN PEMBERIAN IZIN KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERMAKSUD BERKUNJUNG KE REPUBLIK RAKYAT CINA
INPRES (Instruksi Presiden)
3L
1991
LAMPIRAN
INPRES (Instruksi Presiden)
2
1991
PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN MAKANAN OLAHAN
INPRES (Instruksi Presiden)
1
1991
PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
INPRES (Instruksi Presiden)
8
1990
PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KOMODITI PEMERINTAH YANG DITUGASKAN KEPADA BADAN URUSAN LOGISTIK
INPRES (Instruksi Presiden)
7
1990
PAMERAN KEDIRGANTARAAN INDONESIA
INPRES (Instruksi Presiden)
6
1990
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN PALAWIJA
INPRES (Instruksi Presiden)
5L
1990
LAMPIRAN
INPRES (Instruksi Presiden)
5
1990
PEREMAJAAN PEMUKIMAN KUMUH YANG BERADA DI ATAS TANAH NEGARA
INPRES (Instruksi Presiden)
4
1990
PELAKSANAAN KEPUTUSAN KONPERENSI TINGKAT TINGGI KELOMPOK 15 DI KUALALUMPUR
INPRES (Instruksi Presiden)
3
1990
KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM SEVILLA EXPO 1992 DI SPANYOL
INPRES (Instruksi Presiden)
2
1990
PENYEDERHANAAN TATA CARA PENGUJIAN MUTU IKAN SEGAR DAN IKAN BEKU
INPRES (Instruksi Presiden)
1
1990
PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 1990
INPRES (Instruksi Presiden)
8
1989
KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
INPRES (Instruksi Presiden)
1L
1988
LAMPIRAN
INPRES (Instruksi Presiden)
1
1988
TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA
INPRES (Instruksi Presiden)
7L
1987
LAMPIRAN
INPRES (Instruksi Presiden)
7
1987
PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN RESTRIBUSI DI BIDANG USAHA PARIWISATA
INPRES (Instruksi Presiden)
1L
1986
LAMPIRAN
INPRES (Instruksi Presiden)
1
1986
PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI
INPRES (Instruksi Presiden)
4L
1985
LAMPIRAN
INPRES (Instruksi Presiden)
4
1985
KEBIJAKSANAAN KELANCARAN ARUS BARANG UNTUK MENUNJANG KEGIATAN EKONOM
INPRES (Instruksi Presiden)
5i
1984
PEDOMAN PENYEDERHANAAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DI BIDANG USAHA
INPRES (Instruksi Presiden)
5L
1984
PEDOMAN PENYEDERHANAAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DI BIDANG USAHA