JDIH - Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Beranda

SK PN Bangkinang (1867)

Peraturan MA (104)

Surat Edaran MA (408)

Keputusan MA (646)

Instruksi MA (3)

Yurisprudensi (50)

Surat Keluar Pimpinan MA (2)

Perda Kampar (190)

Perbup Kampar (187)

Per Prop. Riau (562)

Undang - Undang Dasar (7)

Undang - Undang (1695)

UU Darurat (163)

Peraturan Pemerintah (3512)

Perpu (173)

Keputusan Presiden (1562)

Peraturan Presiden (1063)

Penetapan Presiden (77)

Instruksi Presiden (237)

Kolonial (12)

Mahkamah Konstitusi (112)

Sambutan

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

KUMPULAN INPRES (INSTRUKSI PRESIDEN)

KATEGORI

NO

TAHUN

PERATURAN TENTANG

INPRES (Instruksi Presiden) 2L 1984 PEDOMAN PELAKSANAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

INPRES (Instruksi Presiden) 2 1984 PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

INPRES (Instruksi Presiden) 10 1983 BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1983/1984

INPRES (Instruksi Presiden) 9L 1983 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN 1983/1984

INPRES (Instruksi Presiden) 9 1983 BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN 1983/1984

INPRES (Instruksi Presiden) 7 1982 BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1982/1983

INPRES (Instruksi Presiden) 6L 1982 BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN 1982/1983 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI

INPRES (Instruksi Presiden) 6 1982 BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN 1982/1983

INPRES (Instruksi Presiden) 5L 1982 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1982/1983

INPRES (Instruksi Presiden) 5 1982 BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1982/1983

INPRES (Instruksi Presiden) 4L 1982 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR

INPRES (Instruksi Presiden) 4 1982 BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1982/1983

INPRES (Instruksi Presiden) 3L 1982 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

INPRES (Instruksi Presiden) 3 1982 BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I TAHUN 1982/1983

INPRES (Instruksi Presiden) 2L 1982 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

INPRES (Instruksi Presiden) 2 1982 BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1982/1983

INPRES (Instruksi Presiden) 1L 1982 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1982/1983

INPRES (Instruksi Presiden) 1 1982 BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

INPRES (Instruksi Presiden) 8L 1981 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR

INPRES (Instruksi Presiden) 8 1982 BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR

INPRES (Instruksi Presiden) 13L 1980 PEDOMAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

INPRES (Instruksi Presiden) 13 1980 PERJANJIAN BAGI HASIL

INPRES (Instruksi Presiden) 2 1979 PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET

INPRES (Instruksi Presiden) 8L 1976 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI

INPRES (Instruksi Presiden) 8 1976 PROGRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI

INPRES (Instruksi Presiden) 1 1976 SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS BIDANG KEAGRARIAAN DENGAN BIDANG KEHUTANAN, PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI DAN PEKERJAAN UMUM

INPRES (Instruksi Presiden) 9L 1973 PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDABENDA YANG ADA DI ATASNYA

INPRES (Instruksi Presiden) 9 1973 PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDABENDA YANG ADA DI ATASNYA

INPRES (Instruksi Presiden) 3 1971 INVENTARISASI BARANG--BARANG MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA

INPRES (Instruksi Presiden) 9 1969 PEDOMAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN NASIONAL

INPRES (Instruksi Presiden) 5 1969 INSTRUKSI MENINJAU SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA

INPRES (Instruksi Presiden) 28 1968 DEPOSITO BERJANGKA UNTUK PEMBANGUNAN

INPRES (Instruksi Presiden) 18PJS 1968 PENETAPAN KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN UNTUK PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN

INPRES (Instruksi Presiden) 18 1968 PENETAPAN KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN UNTUK PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG PERTAMBANGAN

INPRES (Instruksi Presiden) 10 1968 TERHADAP KEGIATAN WARGA TENAGA ASING YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI INDONESIA

INPRES (Instruksi Presiden) 17 1967 PENGARAHAN DAN PENYEDERHANAAN PERUSAHAAN NEGARA KEDALAM TIGA BENTUK USAHA NEGARA

INPRES (Instruksi Presiden) 22 1964 MENCEGAH PENDUDUKAN-PENDUDUKAN BARU ATAS TANAH-TANAH NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK MENURUT HUKUM

1 2 3 4 5