Beranda

  SK PN Bangkinang (1867)

  Perda Kampar (190)

  Perbup Kampar (187)

  Per Prop. Riau (562)

  Undang - Undang Dasar (7)

  Undang - Undang (1695)

  UU Darurat (163)

  Peraturan Pemerintah (3512)

  Perpu (173)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (1063)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (104)

  Surat Edaran MA (408)

  Keputusan MA (646)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (50)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
inpres 1 2000 PERMASALAHAN ORANG-ORANG INDONESIA YANG BERADA DI LUAR NEGERI DAN TERHALANG PULANG KE TANAH AIR SEJAK TERJADINYA PERISTIWA G 30 S/PKI
inpres 16 1999 PERSIAPAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN DARI TAHUN FISKAL MENJADI TAHUN TAKWIM
inpres 15 1999 PENGUMUMAN LAPORAN AUDIT BENTUK LONG FORM OLEH PRICE WATERHOUSE COOPERS TENTANG BANK BALI
inpres 14 1999 PENGELOLAAN PROGRAM AKSI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
inpres 13 1999 BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
inpres 12 1999 PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
inpres 11 1999 PENANGANAN PENGUNGSI PASCA JAJAK PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR
inpres 10 1999 PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH
inpres 9 1999 PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
inpres 8 1999 GERAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI
inpres 7L 1999 LAMPIRAN
inpres 7 1999 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
inpres 5 1999 LANGKAH LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR
inpres 4 1999 PELAKSANAAN BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
inpres 3 1999 PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI
inpres 2 1999 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA PEMISAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
inpres 1 1999 PENGIRIMAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I.
inpres 33 1998 INDUSTRI-INDUSTRI YANG TERGOLONG STRATEGIS
inpres 32 1998 PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS
inpres 30 1998 PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
inpres 29 1998 KOORDINASI TINDAK LANJUT KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998
inpres 28 1998 PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
inpres 27L 1998 LAMPIRAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.