Beranda

  SK PN Bangkinang (1867)

  Perda Kampar (190)

  Perbup Kampar (187)

  Per Prop. Riau (562)

  Undang - Undang Dasar (7)

  Undang - Undang (1695)

  UU Darurat (163)

  Peraturan Pemerintah (3512)

  Perpu (173)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (1063)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (104)

  Surat Edaran MA (408)

  Keputusan MA (646)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (50)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 96 2000 BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL
keppres 95 2000 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
keppres 94 2000 PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE SOUTH EAST ASIAN FISHERIES DEVELOPMENT CENTER BESERTA PROTOCOL (PERJANJIAN PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN ASIA TENGGARA BESERTA PROTOKOL)
keppres 93 2000 PEMBERIAN ABOLISI DAN REHABILITASI KEPADA SDR. R. SAWITO KARTOWIBOWO
keppres 92 2000 PEMBERIAN AMNESTI KEPADA Sdr. ROMO I SANDYAWAN SUMARDI S.J. DAN BENNY SUMARDI
keppres 91 2000 PEMBERIAN AMNESTI KEPADA SDR. IZAK YAPSENANG, DKK (SEBANYAK 5 ORANG TERPIDANA) DAN ABOLISI KEPADA SDR. JAUHARI MYS ALS. AZHARI, DKK (SEBANYAK 4 ORANG TERSANGKA)
keppres 90 2000 KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
keppres 89 2000 KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
keppres 88 2000 KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA
keppres 87 2000 PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
keppres 86 2000 PENGESAHAN PROTOCOL 3 TYPES AND QUANTITY OF ROAD VEHICLES DAN PROTOCOL 4 TECHNICAL REQUIREMENTS OF VEHICLES
keppres 85 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS
keppres 84 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
keppres 83 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
keppres 82 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
keppres 81 2000 PEMBUBARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN
keppres 80 2000 KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN
keppres 79 2000 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
keppres 78 2000 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH, KEJAKSAAN NEGERI SUKADANA, KEJAKSAAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU, KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR DAN KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA
keppres 77 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
keppres 76 2000 PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
keppres 75 2000 PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH ACEH
keppres 74 2000 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1999


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.