Beranda

  SK PN Bangkinang (1867)

  Perda Kampar (190)

  Perbup Kampar (187)

  Per Prop. Riau (562)

  Undang - Undang Dasar (7)

  Undang - Undang (1695)

  UU Darurat (163)

  Peraturan Pemerintah (3512)

  Perpu (173)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (1063)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (104)

  Surat Edaran MA (408)

  Keputusan MA (646)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (50)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 114 1993 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI PELAYARAN NIAGA
keppres 112 1993 PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
keppres 109 1993 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
keppres 108 1993 PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES
keppres 107 1993 PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
keppres 105 1993 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SAUDI ARABIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
keppres 104 1993 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1993
keppres 103 1993 BADAN URUSAN LOGISTIK
keppres 102 1993 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA DI NUSA DUA BALI
keppres 101 1993 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA DI BANDUNG
keppres 100 1993 IZIN PENELITIAN BAGI ORANG ASING
keppres 99 1993 DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
keppres 98 1993 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1989 TENTANG KAWASAN INDUSTRI
keppres 97 1993 TATA CARA PENANAMAN MODAL
keppres 96M 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
keppres 96 1993 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK KE, DARI DAN ANTAR KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE
keppres 95 1993 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1993 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PABEAN, PERPAJAKAN DAN TATA NIAGA IMPOR BAGI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
keppres 94 1993 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1993 TENTANG PEMERIKSAAN ATAS BARANG IMPOR YANG DIMASUKKAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
keppres 92 1993 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
keppres 91 1993 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ECONOMIC COOPERATION
keppres 90 1993 PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
keppres 89 1993 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONPERENSI TINGKAT TINGGI GERAKAN NON BLOK KE-10
keppres 88 1993 PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KIEVREPUBLIK UKRAINA DAN DI TASHKENT-REPUBLIK UZBEKISTAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.