Beranda

  SK PN Bangkinang (1867)

  Perda Kampar (190)

  Perbup Kampar (187)

  Per Prop. Riau (562)

  Undang - Undang Dasar (7)

  Undang - Undang (1695)

  UU Darurat (163)

  Peraturan Pemerintah (3512)

  Perpu (173)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (1063)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (104)

  Surat Edaran MA (408)

  Keputusan MA (646)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (50)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 13 1993 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
keppres 12 1993 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
keppres 11 1993 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. LAMICITRA NUSANTARA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
keppres 10 1993 PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
keppres 9 1993 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO
keppres 8 1993 PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA
keppres 6 1993 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CUBA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN
keppres 5 1993 PENAMBAHAN RAMP TOL PADA SIMPANG SUSUN GUNUNG PUTRI DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
keppres 4 1993 SATWA DAN BUNGA NASIONAL
keppres 2 1993 HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
keppres 1 1993 HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI
keppres 68 1992 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THEGOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OFSWEDEN ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS, BESERTA PROTOCOLNYA
keppres 67 1992 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TUJUH BELAS KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1992
keppres 66 1992 PENETAPAN BENCANA ALAM DI FLORESSE BAGAI BENCANA NASIONAL
keppres 65 1992 TUNJANGAN JABATAN PUSTAKAWAN, TEKNISI PENERBANGAN, PENGUJI MUTU BARANG, DAN PRANATA KOMPUTER
keppres 64 1992 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN
keppres 63 1992 PENGESAHAN AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME
keppres 62 1992 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
keppres 61 1992 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN
keppres 60 1992 DEKADE KUNJUNGAN INDONESIA
keppres 59 1992 PENGESAHAN PLANT PROTECTION AGREEMENT FOR (SOUTH EAST) ASIA AND PACIFIC REGION, AMENDMENTS RELATING TO MANDATORY CONTRIBUTIONS BY CONTRACTING GOVERNMENTS
keppres 58 1992 PENGESAHAN PLANT PROTECTION AGREEMENT FOR THE SOUTH EAST ASIA AND PACIFIC REGION
keppres 57 1992 PENANGGUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.