Beranda

  SK PN Bangkinang (1867)

  Perda Kampar (190)

  Perbup Kampar (187)

  Per Prop. Riau (562)

  Undang - Undang Dasar (7)

  Undang - Undang (1695)

  UU Darurat (163)

  Peraturan Pemerintah (3512)

  Perpu (173)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (1063)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (104)

  Surat Edaran MA (408)

  Keputusan MA (646)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (50)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 25 1990 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1990
keppres 24 1990 PEMBUBARAN DEWAN TELEKOMUNIKASI
keppres 23 1990 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
keppres 22 1990 PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS
keppres 21 1990 PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN
keppres 15 1990 UANG SIDANG MENTERI NEGARA
keppres 14 1990 UANG SIDANG BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN MAHKAMAH AGUNG
keppres 13 1990 UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
keppres 12 1990 UANG PAKET BAGI WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT YANG TIDAK MERANGKAP PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
keppres 11 1990 POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA
keppres 10 1990 TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN
keppres 7 1990 PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LUAR NEGERI ATAS PERMBAYARAN ROYALTI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN LISENSI OLEH PT. IPTN, PT. PINDAD DAN PT. PAL
keppres 5 1990 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA
keppres 4 1990 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1989
keppres 3 1990 PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO
keppres 2 1990 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
keppres 1 1990 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN MAJALAH, DAN ATAS PENYERAHAN SURAT KABAR SERTA MAJALAH
keppres 57 1989 TIM KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL
keppres 53 1989 KAWASAN INDUSTRI
keppres 48 1989 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN, BESERTA PROTOKOL-NYA
keppres 25 1989 PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK CIPTA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
keppres 22 1989 PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI BAGI PARA KONTRAKTOR YANG BELUM BERPRODUKSI
keppres 12 1989 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOLNYA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.