Beranda
SK PN Bangkinang (1867)
Perda Kampar (190)
Perbup Kampar (187)
Per Prop. Riau (562)
Undang - Undang Dasar (7)
Undang - Undang (1695)
UU Darurat (163)
Peraturan Pemerintah (3512)
Perpu (173)
Keputusan Presiden (1562)
Peraturan Presiden (1063)
Penetapan Presiden (77)
Instruksi Presiden (237)
Peraturan MA (104)
Surat Edaran MA (408)
Keputusan MA (646)
Instruksi MA (3)
Yurisprudensi (50)
Surat Keluar Pimpinan MA (2)
Kolonial (12)
Mahkamah Konstitusi (112)
PENCARIAN
|
Kategori |
No |
Tahun |
Tentang |
|
keppres |
29 |
1980 |
MENGESAHKAN "COOPERATION AGREEMENT BETWEEN INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPHINES, SINGAPORE, AND THAILAND MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH-EAST ASIAN NATIONS AND THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPINA, SINGAPURA, DAN THAILAND DAN DELEGASI MASYARAKAT EKONOMI EROPA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 7 MARET 1980, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPU |
 |
keppres |
26 |
1980 |
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH |
 |
keppres |
12 |
1980 |
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PRANCIS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENDAPATAN DAN ATAS KEKAYAAN", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS, YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 1979, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
11 |
1980 |
MENGESAHKAN "INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1977" YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW YORK PADA TANGGAL 28 DESEMBER 1977 OLEH KEPALA PERWAKILAN TETAP REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK, DALAM RANGKA KEANGGOTAAN INDONESIA PADA "INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION", SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
10 |
1980 |
TEAM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH |
 |
keppres |
8 |
1980 |
TATA NIAGA CENGKEH HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI |
 |
keppres |
7 |
1980 |
PENGESAHAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA CONCERNING TECHNICAL COOPERATION", DAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE "SREPUBLIC OF BANGLADESH CONCERNING TECHNICAL COOPERATION " |
 |
keppres |
6 |
1980 |
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG PENGATURAN-PENGATURAN PERBATASAN", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH PAPUA NUGINI, YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 17 DESEMBER 1979, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
5 |
1980 |
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RAKYAT BANGLADESH DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH, YANG TELAH DITANDATANGANI DI DACCA, BANGLADESH, PADA TANGGAL 21 NOPEMBER 1979, SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
24 |
1979 |
MENGESAHKAN: (1) "PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY" TANGGAL 20 MARET 1883 SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR TANGGAL 14 JULI 1967 DI STOCKHOLM, DENGAN DISERTAI PERSYARATAN (RESERVATION) TERHADAP PASAL 28 AYAT (1) DAN PASAL 1 SAMPAI DENGAN PASAL 12 KONVENSI (2). "CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION" YANG TELAH DITANDATANGANI DI STOCKHOLM, PADA TANGGAL 14 JULI 1967 |
 |
keppres |
44 |
1978 |
MENGESAHKAN "TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF NEWZEALAND", YANG TELAH DITANDATANGANI DI WELLINGTON, NEW ZEALAND, PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 1978, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
43 |
1978 |
MENGESAHKAN "CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA", YANGTELAH DITANDATANGANI DI WASHINGTON PADA TANGGAL 3 MARET 1973, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
42 |
1978 |
MENGESAHKAN "TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM" YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM DI HANOI PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 1978, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
26 |
1978 |
MENGESAHKAN PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH (TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE"S REPUBLIC OF BANGLADESH), YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA, PADA TANGGAL 29 JULI 1978, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
24 |
1978 |
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, PEMERINTAH REPUBLIK INDIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG PENETAPAN TITIK PERTEMUAN TIGA GARIS BATAS DAN PENETAPAN GARIS BATAS KETIGA NEGARA DI LAUT ANDAMAN" YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW DELHI, PADA TANGGAL 22 JUNI 1978, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
23 |
1978 |
MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA REGARDING COOPERATION IN THE PEACEFUL USES ATOMIC ENERGY", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS ROMANIA YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 10 MEI 1978, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
9 |
1978 |
MENGESAHKAN "AMANDEMEN TERHADAP PASAL 24 DAN PASAL 25 KONSTITUSI WORLD HEALTH ORGANIZATION", YANG TELAH DITERIMA BAIK DAN DISETUJUI OLEH SIDANG WORLD HEALTH ASSEMBLY KE 29, DI JENEWA, PADA TANGGAL 17 MEI 1976, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
6 |
1978 |
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KERJASAMA DI BIDANG PERADILAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND", YANG TELAH DITANDATANGANI DI BANGKOK OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND, PADA TANGGAL 8 MARET 1978, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI |
 |
keppres |
65 |
1977 |
MENGESAHKAN "ASIAN-OCEANIC POSTAL CONVENTION" YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI MELBOURNE, AUSTRALIA |
 |
keppres |
64 |
1977 |
MENGESAHKAN "TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ARAB MESIR DI KAIRO |
 |
keppres |
63 |
1977 |
PEMBERIAN AMNESTI UMUM DAN ABOLISI KEPADA PARA PENGIKUT GERAKAN FRETELIN DI TIMOR TIMUR |
 |
keppres |
54 |
1977 |
KETENTUAN POKOK TATACARA PENANAMAN MODAL |
 |
keppres |
46 |
1977 |
MENGESAHKAN PROTOCOL TENTANG PERUBAHAN PASAL 50 (A) KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL CHICAGO 1944 DI MONTREAL |
 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
|