Beranda
SK PN Bangkinang (1867)
Perda Kampar (190)
Perbup Kampar (187)
Per Prop. Riau (562)
Undang - Undang Dasar (7)
Undang - Undang (1695)
UU Darurat (163)
Peraturan Pemerintah (3512)
Perpu (173)
Keputusan Presiden (1562)
Peraturan Presiden (1063)
Penetapan Presiden (77)
Instruksi Presiden (237)
Peraturan MA (104)
Surat Edaran MA (408)
Keputusan MA (646)
Instruksi MA (3)
Yurisprudensi (50)
Surat Keluar Pimpinan MA (2)
Kolonial (12)
Mahkamah Konstitusi (112)
PENCARIAN
|
Kategori |
No |
Tahun |
Tentang |
|
keppres |
42 |
1971 |
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH COMMONWEALTH AUSTRALIA TENTANG PENETAPAN BATAS-BATAS DASAR LAUT TERTENTU (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA)" |
 |
keppres |
58 |
1970 |
PENGESAHAN AMENDEMENT TO AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING CIVIL USES OF ATOMIC ENERGY |
 |
keppres |
7 |
1969 |
PENGESAHAAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN TENTANG DORONGAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK BAGI PENANAMAN MODAL" |
 |
keppres |
303 |
1968 |
PERSETUJUAN KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA |
 |
keppres |
302 |
1968 |
MENGESAHKAN PERJANJIAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH INDIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA |
 |
keppres |
285 |
1968 |
PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJASAMA KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN NEDERLANDS |
 |
keppres |
262 |
1968 |
KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN JANGKA PANJANG ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERASI SOSIALIS YUGOSLAVIA |
 |
keppres |
200 |
1968 |
PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL TAHUN 1968 |
 |
keppres |
107 |
1968 |
MENYETUJUI UNTUK MENERIMA ATAS KETENTUAN "PERATURANPERATURAN UNTUK MENCEGAH TUBRUKAN-TUBRUKAN DI LAUT (REGULATION FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA)" |
 |
keppres |
104 |
1968 |
MENGESAHKAN PROTOKOL MENGENAI HAL-HAL JANG BERTALIAN DENGAN KEWADJIBAN PEMBAJARAN KEMBALI KREDIT-KREDIT OLEH REPUBLIK INDONESIA KEPADA UNI REPUBLIK-REPUBLIK SOVJET SOSIALIS SERTA PULA PERIHAL BEBERAPA SOAL LAIN JANG BERTALIAN DENGAN HUBUNGAN EKONOMI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNI REPUBLIK-REPUBLIK SOVJET SOSIALIS |
 |
keppres |
90 |
1968 |
MENGESAHKAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DENMARK MENGENAI DORONGAN DAN PERLINDUNGAN SETJARA TIMBAL-BALIK DARI PADA INVESTASIINVESTASI BESERTA PROTOKOLNYA |
 |
keppres |
8 |
1968 |
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOWAKIA TENTANG PEMBAYARAN-PEMBAYARAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN INDONESIA BESERTA PROTOKOLNYA" |
 |
keppres |
7 |
1968 |
MENGESAHKAN "PROTOKOL TENTANG PERSETUJUAN MENGENAI PERSOALAN-PERSOALAN KEUANGAN YANG BELUM TERSELESAIKAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT HONGARIA |
 |
keppres |
6 |
1968 |
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI JERMAN TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN BUNGA OLEH INDONESIA KEPADA KREDITUR-KREDITUR REPUBLIK DEMOKRASI JERMAN" |
 |
keppres |
22 |
1964 |
KEBIJAKSANAAN UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKSANAAN EKONOMI DAN KEUANGAN |
 |
keppres |
236 |
1963 |
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANGKASA LUAR NASIONAL |
 |
keppres |
318 |
1962 |
PEMBENTUKAN YAYASAN GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO |
 |
keppres |
578 |
1961 |
BATAS-BATAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN BESERTA PENETAPAN SYARAT-SYARATNYA BAGI PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS NASIONAL (P.N. PERMIGAN) |
 |
keppres |
577 |
1961 |
BATAS-BATAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN BESERTA PENETAPAN SYARAT-SYARATNYA BAGI PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK INDONESIA (P.N. PERTAMINA) |
 |
keppres |
568b |
1961 |
PENJELASAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 568 TAHUN 1961 TENTANG TINDAKAN IMBANGAN TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA PEMBERONTAK/GEROMBOLAN YANG MENYERAH TANPA SYARAT MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 449 TAHUN 1961 |
 |
keppres |
568 |
1961 |
TINDAKAN IMBANGAN TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA PEMBERONTAK/GEROMBOLAN YANG MENYERAH TANPA SYARAT MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 449 TAHUN 1961 |
 |
keppres |
476 |
1961 |
PENETAPAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MINYAK ASING SHELL, STANVAC DAN CALTEX DALAM WAKTU PERALIHAN |
 |
keppres |
449 |
1961 |
PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA ORANG-ORANG YANG TERSANGKUT DENGAN PEMBERONTAKAN |
 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
|