Beranda

  SK PN Bangkinang (1867)

  Perda Kampar (190)

  Perbup Kampar (187)

  Per Prop. Riau (562)

  Undang - Undang Dasar (7)

  Undang - Undang (1695)

  UU Darurat (163)

  Peraturan Pemerintah (3512)

  Perpu (173)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (1063)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Peraturan MA (104)

  Surat Edaran MA (408)

  Keputusan MA (646)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (50)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)

  PENCARIAN


Kategori No Tahun Tentang  
keppres 108 1961 PENETAPAN PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TERMASUK ANGGARAN KHUSUS DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN DINAS 1961
keppres 224 1960 PEMBERIAN KUASA UNTUK MENYIMPANG DARI SYARAT-SYARAT YANG TERCANTUM PADA PASAL 2 "ZEEBRIEVEN EN SCHEEPSPASSENBESLUIT 1934" (STAATSBLAD 1934 NOMOR 78 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN STAATSBLAD 1937 NOMOR 629)
keppres 303 1959 PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA ORANG-ORANG YANG TERSANGKUT DENGAN PEMBERONTAKAN D.I./T.I.I. KAHAR MUZAKAR DI SULAWESI SELATAN, YANG TELAH MELAPORKAN DAN MENYEDIAKAN DIRI KEPADA NEGARA DIHADAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SULAWESI SELATAN SEBELUM DITETAPKAN KEPUTUSAN INI
keppres 180 1959 PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI
keppres 165 1959 PENETAPAN SEMENTARA PERATURAN PRESEANCE
keppres 222 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN VIIIA (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASALPASAL DAN MATA ANGGARAN MATA-ANGGARAN
keppres 218 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN VB (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASALPASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
keppres 217 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
keppres 216 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASALPASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
keppres 215 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN X (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
keppres 213 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
keppres 212 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN XIII (KEMENTERIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASALPASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
keppres 211 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
keppres 210 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN V A (KEMENTERIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
keppres 209 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATAANGGARAN- MATA-ANGGARAN
keppres 208 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN IV A URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGANPERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUNTAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARANMATA ANGGARAN
keppres 207 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUNTAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARANMATA ANGGARAN
keppres 206 1955 PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
keppres 48 1950 MENGUMUMKAN PIAGAM PENANDATANGANAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
keppres 33 1950 PENGUMUMAN DOKUMEN-DOKUMEN KONPERENSI MEJA BUNDAR
keppres 13 2016 Pembentukan Pengadilan Agama


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.