Beranda
SK PN Bangkinang (1867)
Perda Kampar (190)
Perbup Kampar (187)
Per Prop. Riau (562)
Undang - Undang Dasar (7)
Undang - Undang (1695)
UU Darurat (163)
Peraturan Pemerintah (3512)
Perpu (173)
Keputusan Presiden (1562)
Peraturan Presiden (1063)
Penetapan Presiden (77)
Instruksi Presiden (237)
Peraturan MA (104)
Surat Edaran MA (408)
Keputusan MA (646)
Instruksi MA (3)
Yurisprudensi (50)
Surat Keluar Pimpinan MA (2)
Kolonial (12)
Mahkamah Konstitusi (112)
PENCARIAN
|
Kategori |
No |
Tahun |
Tentang |
|
perpu |
1 |
2014 |
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota |
 |
perpu |
2 |
2014 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
 |
perpu |
1 |
2015 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
 |
perpu |
1 |
2016 |
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak |
 |
perpu |
4 |
2009 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI |
 |
perpu |
3 |
2009 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN |
 |
perpu |
2 |
2009 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI |
 |
perpu |
1 |
2009 |
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
 |
perpu |
5 |
2009 |
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN |
 |
perpu |
4 |
2008 |
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN |
 |
perpu |
3 |
2008 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN |
 |
perpu |
2 |
2008 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA |
 |
perpu |
1 |
2008 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA |
 |
perpu |
2 |
2007 |
PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA |
 |
perpu |
1 |
2007 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG |
 |
perpu |
2 |
2006 |
PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN |
 |
perpu |
1 |
2006 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
 |
perpu |
3 |
2005 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH |
 |
perpu |
2 |
2005 |
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA |
 |
perpu |
1 |
2005 |
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL |
 |
perpu |
2 |
2004 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
 |
perpu |
1 |
2004 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN |
 |
perpu |
2 |
2002 |
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 |
 |
1 2 3 4 5 6 7 8
|