Beranda

  LogIn Sistem

  SK PN Bangkinang (1867)

  Peraturan MA (104)

  Surat Edaran MA (408)

  Keputusan MA (646)

  Instruksi MA (3)

  Yurisprudensi (51)

  Surat Keluar Pimpinan MA (2)

  Perda Kampar (190)

  Perbup Kampar (187)

  Per Prop. Riau (562)

  Undang - Undang Dasar (7)

  Undang - Undang (1695)

  UU Darurat (163)

  Peraturan Pemerintah (3512)

  Perpu (173)

  Keputusan Presiden (1562)

  Peraturan Presiden (1063)

  Penetapan Presiden (77)

  Instruksi Presiden (237)

  Kolonial (12)

  Mahkamah Konstitusi (112)


KUMPULAN KEPPRES (KEPUTUSAN PRESIDEN)
KATEGORI
NO
TAHUN
PERATURAN TENTANG
 
KEPPRES (Keputusan Presiden) 17 2016 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
KEPPRES (Keputusan Presiden) 16 2016 Pembentukan Mahkamah Syariyah Blangpidie, Mahkamah Syar;iyah Suka Makmue dan Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam
KEPPRES (Keputusan Presiden) 15 2016 Pembentukan Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Me
KEPPRES (Keputusan Presiden) 14 2016 Pembentukan Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Ne
KEPPRES (Keputusan Presiden) 13 2016 Pembentukan Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Tamiyang Layang, Pengadilan Agama Pulang Pisau, Pengadilan Agama Kuala Kurun, Pengadilan Agama Penajam, Pengadilan Agama Sendawar, Pengadilan Agama Belopa, Pengadilan Agama Pasangkayu, Pengadilan Agama Malili, Pengadilan Agama Ampana, Pengadilan Agama Wangi Wangi, Pengadilan Agama Lasusua, Pengadilan Agama Rumbia, Pengadilan Agama Lolak, Pengadilan Aga
KEPPRES (Keputusan Presiden) 51 2014 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Presiden
KEPPRES (Keputusan Presiden) 47 2014 Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
KEPPRES (Keputusan Presiden) 45 2014 Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan
KEPPRES (Keputusan Presiden) 44 2014 Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Maluku Utara
KEPPRES (Keputusan Presiden) 36 2014 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF MILITARY MEDICINE
KEPPRES (Keputusan Presiden) 34 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPPRES (Keputusan Presiden) 33 2014 KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPPRES (Keputusan Presiden) 30 2014 HARI VETERAN NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 29 2014 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KEPPRES (Keputusan Presiden) 28 2014 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN KARANGASEM, KABUPATEN LABUHANBATU, KABUPATAN KUBU RAYA, KABUPATEN JEMBER, KABUPATEN BANGKALAN, KABUPATEN SOLOK, KABUPATEN BUNGO, KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN MERANGIN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN BANYUWANGI, KOTA GUNUNGSITOLI, KOTA LHOKSEUMAWE, KOTA PAYAKUMBUH, KOTA TARAKAN, KOTA BENGKULU, DAN KOTA PASURUAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 25 2014 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014
KEPPRES (Keputusan Presiden) 24 2014 PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 22 2014 PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL DR. (H.C.) IR. SOEKARNO DAN DR. (H.C.) DRS. MOHAMMAD HATTA DALAM RUPIAH KERTAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
KEPPRES (Keputusan Presiden) 20 2014 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN 2014
KEPPRES (Keputusan Presiden) 19 2014 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014
KEPPRES (Keputusan Presiden) 17 2014 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 16 2014 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA DAN KEJAKSAAN NEGERI SELAT PANJANG
KEPPRES (Keputusan Presiden) 15 2014 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP TINGKAT REGIONAL ASIA PASIFIK TAHUN 2014
KEPPRES (Keputusan Presiden) 14 2014 PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 13 2014 PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP
KEPPRES (Keputusan Presiden) 12 2014 PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA NOMOR SE-06/PRES.KAB/6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967
KEPPRES (Keputusan Presiden) 11 2014 PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BUNGKU, KEJAKSAAN NEGERI PANGURURAN, KEJAKSAAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU, KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG, KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG TUA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MOROTAI SELATAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 6 2014 PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI AMBON, PENGADILAN NEGERI SORONG DAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE
KEPPRES (Keputusan Presiden) 5 2014 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BADUNG, KABUPATEN MINAHASA, KABUPATEN GOWA, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, DAN KOTA SUNGAI PENUH
KEPPRES (Keputusan Presiden) 4 2014 PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN MOJOKERTO, KABUPATEN GARUT, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, KABUPATEN BOJONEGORO, DAN KOTA TOMOHON
KEPPRES (Keputusan Presiden) 3 2014 HARI IKAN NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 2 2014 PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I DI WILAYAH SUNGAI TOBA ASAHAN, WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO, DAN WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA
KEPPRES (Keputusan Presiden) 1 2014 DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 11 2009 SUSUNAN ORGANISAS1 DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAI, DEWAN ENERGI NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 8 2009 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 7 2009 PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 6 2009 PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 5 2009 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 4 2009 BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
KEPPRES (Keputusan Presiden) 3 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 2 2009 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BUNAKEN TAHUN 2009
KEPPRES (Keputusan Presiden) 1 2009 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 14 2008 PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 13 2008 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN OLAHRAGA PANTAI TINGKAT ASIA DI BALI (BALI ASIAN BEACH GAMES ORGANIZING COMMITTEE ) TAHUN 2008
KEPPRES (Keputusan Presiden) 12 2008 PEMBUBARAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)
KEPPRES (Keputusan Presiden) 11 2008 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 10 2008 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
KEPPRES (Keputusan Presiden) 9 2008 DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KEPPRES (Keputusan Presiden) 8 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
KEPPRES (Keputusan Presiden) 7 2008 TIM NASIONAL PENGALIHAN AKTIFITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

Dikelola Oleh: Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Copyright©2019. All Rights Reserved.